Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, menyoroti masih rendahnya realisasi penebusan pupuk bersubsidi oleh petani. Sebagai contoh, kata dia, di daerah pemilihanya Sulawesi Tengah (Sulteng) realisasi pupuk bersubsidi hanya tembus diangka 54 persen.
Hal itu disampaikan Esther dalam Focus Group Discussion bersama PT Pupuk Indonesia di Graha Phonska, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Diskusi ini membahas implementasi Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi untuk mendukung swasembada pertanian berkelanjutan.
“Di daerah pemilihan saya, Sulawesi Tengah, tingkat penebusan hanya 54%. Bahkan di Papua Tengah lebih rendah lagi, sekitar 20%. Ini cukup mengagetkan, karena artinya hanya separuh petani yang sudah terdata benar-benar menebus pupuk,” tegas Ellen yang juga merupakan Anggota Panja Pupuk Bersubsidi.
Lebih lanjut, Ellen mengungkap, sedikitnya tiga kendala utama penyebab masih minimnya realisasi pupuk bersubsidi bagi petani. Pertama , banyak petani tidak memiliki dana cukup untuk menebus pupuk.
Sementara, kata dia, yang kedua ialah keterlambatan armada distribusi hingga melewati masa tanam. Sedangkan yang ketiga ialah minimnya armada truk sehingga menyebabkan distribusi tersendat.
“Kemana perginya stok pupuk bersubsidi yang tidak ditebus, apakah pupuk ini akhirnya dijual dengan harga non-subsidi oleh kios atau distributor?,” tegas dia.
Selain itu, ia menegaskan, pentingnya pemutakhiran data penerima pupuk agar distribusi lebih tepat sasaran. Ia juga menyoroti indikasi permainan oknum kios dan distributor dalam penyaluran pupuk.
“Perlu sanksi tegas bagi distributor atau kios yang terbukti menyelewengkan pupuk bersubsidi,” tutupnya.
Laporan: Muhammad Rafik
( sumber : kedaipena.com )
