Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Universitas Islam International Indonesia (UIII) sukses menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema 'Good Governance Process in Strong Institutions', yang bertujuan untuk memperkuat langkah-langkah menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Selasa (30/9/2025).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, serta jajaran pimpinan BKSAP dari berbagai fraksi.
Hadir pula Rektor UIII, Profesor Jamhari Makruf beserta Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi dari berbagai jurusan serta civitas akademika UIII.
BKSAP DPR RI mengunjungi kampus UIII untuk berdiskusi dan mendengarkan masukan dari para akademisi terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
Diskusi ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia pendidikan untuk menciptakan sistem yang lebih baik.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang baik, BKSAP DPR RI juga mendukung aksesi Indonesia ke dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sebuah organisasi yang terdiri dari 38 negara anggota, yang sebagian besar adalah negara-negara maju.
Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berstatus sebagai negara aksesi OECD.
Bramantyo yang juga merupakan perwakilan Indonesia dalam Sidang OECD Parliamentary Network di Paris pada Februari 2025, mengungkapkan bahwa Indonesia diakui oleh negara-negara maju sebagai negara dengan kekuatan dan potensi ekonomi yang besar.
Namun, untuk menjadi anggota penuh OECD, Indonesia perlu memenuhi beberapa syarat, termasuk adanya tata kelola regulasi yang baik tidak hanya di sektor pemerintahan, tetapi juga sektor swasta.
“OECD mengharapkan Indonesia memiliki standar global dalam hal tata kelola, dan ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan besar untuk Indonesia,” ungkap Bramantyo.
Selain itu, Bramantyo juga menanggapi masukan dari akademisi UIII yang menyarankan agar tata kelola tidak hanya terbatas pada sektor pemerintah, tetapi juga menyentuh dunia pendidikan.
Salah satu isu yang diangkat adalah beban kerja dosen yang tinggi terkait administrasi dan permasalahan visa bagi mahasiswa asing yang belajar di Indonesia.
"Hingga saat ini, mahasiswa asing menggunakan visa sosial budaya yang harus diperpanjang setiap tahun, menyebabkan kendala administratif," ucap Bramantyo.
Sebagai anggota Komisi Pendidikan DPR RI, Bramantyo berupaya akan mengkomunikasikan masalah ini dengan kementerian terkait untuk mencari solusi yang lebih baik bagi dunia pendidikan di Indonesia.
“Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, kita harus bekerja bersama, berkomitmen, dan memahami bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan kemajuan Indonesia,” tandas Bramantyo.
( sumber: wartakota.tribunnews.com )
