Kasus pagar laut di Tangerang , Banten masih berlanjut. Kali ini, sosok yang muncul di permukaan dan menjadi sorotan publik adalah seorang kepala desa Kohod , Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang , Banten.
Dalan rapat Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan menyampaikan kabar tentang gaya hidup kepala desa Kohod yang dinilai mewah.
Ia melihat mengapa Kohod menjadi desa yang memiliki pagar laut paling banyak di Tangerang. Ia juga menyindir secara keras mobil mewah yang dimiliki oleh kades. Simak ulasannya sebagai berikut.
Dede Yusuf Sindir Gaya Hidup Kepala Desa Kohod
Dalam rapat bersama Menteri ATR/BPN, Dede Yusuf menganalisis alasan mengapa desa Kohod di Tangerang menjadi wilayah yang paling banyak memiliki pagar laut bersertifikat. Terlebih lagi setelah kepala desa dipanggil oleh Kejaksaan.
“Dan saat ini kepala desa sudah dipanggil Kejaksaan. Kalau saya tidak salah ya terutama yang Kohod. Pertanyaan saya yang terbesar adalah mengapa desa Kohod? Kenapa harus di situ yang paling banyak?” ucap Dede Yusuf.
Pria yang dulu dikenal sebagai aktor papan atas tanah air itu juga menyoroti gaya hidup mewah kades Kohod yang memiliki mobil mewah Rubicon. Dede Yusuf mengatakan jika para anggota DPR juga belum tentu bisa membeli mobil serupa.
“Sekali lagi, saya masih bingung pak Nusron ya. Mengapa Desa Kohod paling banyak dibandingkan dengan desa yang lain. Bahkan saya mendengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami saja belum tentu percaya di sini,” lanjutnya.
Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya menduga ada permainan antara pengembang, pengusaha, dan beberapa wilayah tertentu. Sehingga, proses izin dan pemberian sertifikat tersebut menjadi mudah diperoleh.
“Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan,” tegasnya.
Kepala Desa Kohod Diperiksa
Mengutip dari Antara, diketahui kepala desa Kohod beserta 3 orang nelayan lainnya diperiksa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pagar laut sepanjang 30,16 km yang ada di perairan Tangerang, Banten.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, PP 21/2021, PP 85/2021, dan PermenKP No 31/2021.
Kades Kohod dan 13 nelayan lainnya diperiksa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam koridor hukum.
“KKP menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan kedamaian dan ketaatan pengelolaan ruang laut yang berkeadilan,” kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin dikutip dari Antara.
( sumber : merdeka.com )
