fraksidemokrat.org, Bojonegoro -- Banyak variasi aktivitas yang dilakukan pimpinan dan fungsionaris Partai Demokrat (PD) dalam rangkaian Tour de Java. Salah satunya, DPP PD secara resmi melantik pengurus anak cabang (PAC) sayap partai, Laskar Demokrat Penegak Hukum dan HAM (LDP KumHAM) Bojonegoro (18/03.2016). Kader sayap partai ini akan ditugaskan untuk memantau penyaluran dana desa.
Pelantikan pengurus 28 PAC LDP KumHAM Bojonegoro digelar di Hotel
Dewarna, Jl Veteran, Bojonegoro, Jatim dipimpin Sekjen PD Hinca Pandjaitan. Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan ikrar secara khidmat dan saat yang sama, penuh semangat. Sayap partai ini dibentuk untuk mendampingi rakyat di tiap-tiap daerah, khususnya dalam bidang hukum dan keadilan.
"LDP KumHAM didedikasikan sebagai organsiasi sayap partai untuk memperkuat kontribusi kepedulian kepada rakyat. LDP KumHAM didirikan dengan SK Menkum HAM, sehingga kami berbadan hukum," ungkap Ketum LDP KumHAM Didik Mukrianto, SH., MH, yang hadir dalam acara pelantikan.
Bojonegoro sendiri dinilai Didik sebagai daerah yang cukup strategis dan berkembang. LDP KumHAM dihadirkan melihat potensi masalah yang cukup besar. Apalagi Bojonegoro menyumbang 20 persen hasil migas negara.
"Kalau 20 persen migas nasional disumbangkan dari Bojonegoro, berapa strategisnya kabupaten ini untuk negara. Laskar identik dengan energi, pergerakan, kerja. Jadi kami sangat berharap LDP KumHAM harus menjemput masyarakat yang memiliki masalah hukum," jelas Sekretaris Fraksi PD DPR RI dan anggota Komisi III DPR itu.
Sebagai daerah pemilihannya, Didik cukup mengenal Bojonegoro. Banyak warga Bumi Angling Dharma ini yang kerap kali tersandung masalah karena kurang pahamnya mereka mengenai permasalahan hukum. Untuk itu Demokrat ingin hadir di tengah-tengah warga.
"Saat PD tidak lagi jadi penguasa dan presiden, persoalan hukum persoalan sensitif sementara rakyat di bawah tidak mampu dan tidak bisa mengakses hukum demi keadilan. Di Bojonegoro penting karena 2/3 wilayahnya hutan, dan memberi sumbangsih migas. Tapi belum tersentuh oleh besarnya PAD," ucapnya.
"Ketika warga ingin menyekolahkan anak, dan menikahkan anak terpaksa menebang hutan di Perhutani dan akhirnya berakhir di meja hukum. Hukum memang tidak boleh tebang pilih tapi LDP KumHAM hadir karena banyak masyarakat yang belum mengerti," imbuh Ketua DPP PD itu.
Didik juga berpesan agar kader-kader LDP KumHAM yang mayoritas memiliki disiplin ilmu dari bidang hukum agar mampu menjadi kekuatan
moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Melalui laskar ini, Demokrat juga menaruh harapan besar agar kader mampu meningkatkan jumlah suara demi menuju Pemilu melalui kontribusi kepada masyarakat.
Awasi Dana Desa
Sementara itu Sekjen PD Hinca Pandjaitan menyebut tugas LDP KumHAM juga untuk membantu kepala desa terkait penyaluran dana desa yang jumlahnya cukup besar itu. Tidak hanya agen di Bojonegoro, LDP KumHAM akan memberi konsultasi gratis berkaitan dengan amanat undang-undang tentang pembangunan desa tersebut.
"Ada 430 desa di sini, kalau satu desa itu Rp 1 M artinya Rp 430 M. Yang saya khawatir berapa banyak kepala desa yang ditangkap KPK atau Kejati atau penegak hukum. Mungkin bukan karena niatnya yang salah, tapi cara mengelolanya yang salah," terang Hinca dalam kesempatan yang sama.
Ia lalu meminta agar setiap desa di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Bojonegoro ini, minimal didampingi oleh satu tim LDP KumHAM. Hinca meminta agar Demokrat hadir di setiap desa yang ada.
"Demokrat lewat sayap-sayap partainya, ditugaskan bahkan kami hibahkan untuk awasi dana desa agar bisa digunakan dengan baik dan tepat. Kepala desa kami beri advise gratis lewat LDP KumHAM," tuturnya.
Meski tidak semua kader LDP KumHAM memiliki titel hukum, kader-kader yang dimiliki laskar ini adalah mereka yang mumpuni dalam bidang hukum dan HAM. Elite PD yang memiliki basic hukum juga tak segan untuk turun tangan langsung jika memang dibutuhkan dalam suatu kasus di daerah-daerah.
"Kami organisasi besar. Misal saya kan advokat, saya bisa turun ke sini kalau dibutuhkan. Jadi tidak semata-mata harus basic hukum tapi bisa mendampingi dan memberi bantuan terhadap proses pengetahuan akan keadilan dan hukum," ujar Hinca.
Saat ini PD memang tidak memegang kekuasaan di pemerintah pusat, tapi bukan berati partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono tersebut akan meninggalkan rakyat. Hinca menyebut PD paham betul bahwa ada banyak potensi permasalahan yang mungkin timbul dari penyaluruan dana desa.
"Karena dananya besar sekali. Rp 1 M itu 1 tahun, sebulan kira-kira Rp 100 juta, per hari berapa coba yang harus dikelola. Bingung kepala desa. Saya pernah temui kepala desa di kampung-kampung pelosok, jauh sekali. Jarak rumah saling berjauhan bisa 6 jam, dia bingung, mau taruh uang di mana," kisah Waketum PSSI tersebut.
Dengan banyaknya uang yang harus dikelola kepala desa, sudah pasti akan ada banyak pihak yang memantau dan memberi pengasawan. Selain ada potensi missed management, ketakutan kepala desa juga menjadi penghalang agar dana desa bisa terserap dengan benar dan tepat guna dalam upaya pembangunan.
"Mungkin KPK tidak terlalu, tapi ada Kejari, kepolisian, dan LSM atau aktivis yang mengawasi, semua pantau. Jadi adalah wajar kalau kades takut dan biingung, akhirnya memilih taruh uang di bank saja, jadi malah tidak digunakan padahal niatnya memang harus disalurkan," kata Hinca.
Untuk itulah Demokrat ingin hadir melalui LDP KumHAM ini untuk mendampingi stake holder di desa. Dengan demikian, sebut Hinca, kepala desa bisa menyalurkan dana yang didapat dari pusat untuk kesejahteraan rakyat.
"Caranya adalah mereka mendampingi, memberi nasihat sepanjang diminta, silakan berkonsultasi, advice hukum untuk membantu bagaimana mengelola dana desa. Itu gratis," tandasnya.
Selain Hinca dan Didik, hadir sejumlah personel DPP lainnya seperti Wasekjen Andi Timo dan Ramadhan Pohan, serta Bendum Indrawati Sukadis. Juga beberapa pengurus harian DPP lainnya seperti Sartono Hutomo, Nur Hafizah, Ketua DPD PD Jatim M Rizal, Wakil Ketua DPRD Surabaya yang merupakan kader PD yaitu Ratih Retnowati, Ketua DPC Bojonegoro Syukur Prihanto, serta beberapa pimpinan DPC di Jatim.(chk)
