Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marwan Cik Asan mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
Politikus dari Fraksi Partai Demokrat itu menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK dan Kepala Eksekutif Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (21/1/2026).
"Jangan sampai keuangan digital sudah tumbuh tinggi sekali, tetapi ekonomi rakyat itu jalan di tempat," kata Marwan, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (23/1/2026).
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi pertumbuhan IAKD 2025, di mana aset penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) tumbuh Rp652 miliar, serta jumlah pengguna menjadi 16,4 juta. Sementara nilai transaksi kripto mencapai Rp482 triliun dengan konsumen 20 juta lebih.
“Tetapi saya pikir kita tidak boleh lupa pada berbagai macam fungsi ekonomi yang kita jalankan ini kan tujuannya satu, bagaimana terciptanya kesejahteraan pada masyarakat,” ucapnya.
Pasalnya, Marwan bilang, angka pengangguran di Indonesia masih lebih dari 7 juta. Selain itu, 30 juta masyarakat tercatat bekerja pada jam yang tidak penuh dan lebih dari 55 persen tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor informal.
"Hampir tiap hari kita mendengar banyak PHK. Puluhan ribu sarjana menganggur, tidak mempunyai pekerjaan," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.
Hal itu, kata dia, bertolak belakang dengan pertumbuhan industri keuangan digital yang begitu pesat.
Marwan meminta OJK mengarahkan program, rencana, target, serta indikator kerja yang berdampak pada lapangan pekerjaan di sektor riil dan pertumbuhan IAKD memperluas lapangan pekerjaan serta menghidupkan UMKM.
Ia mengingatkan, pertumbuhan keuangan digital yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi rakyat, tidak menarik. Menurutnya, pertumbuhan pesat IAKD harus berkontribusi juga dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Karena kalau kita bicara dari perbankan asli kan kita tahu bahwa kredit ini sedang turun Pak, bahkan minus. Nah sektor ini kita berharap bisa masuk untuk mendorong itu semua," ujar Marwan.
"Mari kita berpikir besar, bagaimana industri ini bisa tumbuh, sepesatnya tumbuh industri ini, sepesatnya juga kontribusinya untuk perekonomian masyarakat," harapnya.
Dilansir laman resmi DPR RI, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan, penguatan regulasi dan pengawasan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan industri aset kripto yang bertanggung jawab.
“Komisi XI mendorong OJK agar pengaturan IAKD dilakukan secara cepat, transparan, dan terstandar, namun tetap berorientasi pada perlindungan konsumen serta integritas pasar. Regulasi yang baik harus mampu menyeimbangkan inovasi dan mitigasi risiko,” harapnya.
( sumber : kompas.tv)
