Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Muzakkir Aqil, tampil menonjol dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang digelar di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Raker tersebut membahas dua agenda besar, yakni Capaian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025 serta Program Strategis Energi Ketahanan Nasional Tahun 2026. Namun, di tengah pembahasan tersebut, Andi Muzakkir Aqil menegaskan satu hal penting: ketahanan energi nasional harus dimulai dari pemerataan akses listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, capaian ESDM sepanjang 2025 patut diapresiasi karena berhasil menjaga stabilitas pasokan energi. Akan tetapi, persoalan ketimpangan akses listrik di sejumlah daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara serius.
“Saya ingin menekankan bahwa ketahanan energi nasional tidak boleh hanya dibaca dari sisi produksi dan cadangan energi, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan listrik yang adil dan merata bagi seluruh rakyat,” tegas Andi Muzakkir Aqil dalam rapat tersebut.
Dalam forum resmi itu, Andi Muzakkir Aqil secara khusus menyoroti kondisi Sulawesi Selatan yang memiliki tantangan geografis kompleks—mulai dari wilayah kepulauan, kawasan pegunungan, hingga desa-desa terpencar yang sulit dijangkau.
Ia menyebut, masih ada daerah yang menghadapi keterbatasan akses listrik dan jam nyala yang rendah. Wilayah kepulauan seperti Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Kepulauan Selayar, hingga daerah pegunungan di Luwu, Enrekang, dan Toraja, menurutnya harus masuk daftar prioritas nasional dalam program elektrifikasi.
“Sulawesi Selatan ini tidak homogen. Ada pulau-pulau kecil, daerah pegunungan, dan desa terpencil yang belum sepenuhnya menikmati listrik secara layak. Ini harus menjadi perhatian serius Kementerian ESDM,” ujarnya.
Andi Muzakkir Aqil juga membawa solusi. Ia menyampaikan bahwa dirinya baru-baru ini berdiskusi langsung dengan Bupati Pangkep terkait kebutuhan dan pengembangan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk wilayah kepulauan.
Menurutnya, PLTS adalah langkah strategis, namun harus dirancang dengan pendekatan yang sesuai kondisi lapangan, bukan sekadar proyek seragam.
“Program PLTS tidak boleh hanya bersifat seragam atau proyek semata. Desainnya harus benar-benar menjawab kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan,” kata Andi Muzakkir Aqil.
Dalam rapat kerja itu, Fraksi Partai Demokrat melalui Andi Muzakkir Aqil juga menyampaikan dua pertanyaan penting kepada Kementerian ESDM.
Pertama, ia mempertanyakan progres dan target konkret program elektrifikasi di desa-desa terpencar dan terpencil, termasuk sejauh mana target pemerataan akses listrik bisa benar-benar dicapai pada 2026.
Kedua, ia menyoroti pentingnya mekanisme koordinasi antara Kementerian ESDM, PLN UID Sulselrabar, dan pemerintah daerah agar program elektrifikasi serta PLTS berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.
“Koordinasi pusat, PLN, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Jangan sampai program bagus di atas kertas, tapi tidak efektif di lapangan,” tutupnya.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memastikan program ketahanan energi nasional tidak hanya berbicara soal produksi dan pasokan, tetapi juga benar-benar menghadirkan keadilan energi dan pemerataan listrik hingga wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.
( sumber : notifedia.com )
