Wacana baru mencuat dari parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka opsi pemberian kompensasi untuk pupuk non-subsidi sebagai langkah antisipatif menghadapi lonjakan harga bahan baku yang kian tak terkendali. Usulan ini disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Dr. Ir. Herman Khaeron yang menilai skema subsidi semata sudah tidak cukup untuk melindungi petani.
Seperti diketahui, Konflik berkepanjangan di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, memicu gangguan distribusi energi dunia. Salah satu dampak paling signifikan adalah terganggunya jalur strategis Selat Hormuz.
Penutupan Selat Hormuz memperparah rantai pasok global. Efeknya berantai, mulai dari lonjakan harga minyak mentah, gas, hingga biaya logistik. “Kalau distribusi terganggu, biaya transportasi naik, harga gas ikut naik. Ini berdampak langsung ke harga pupuk karena 60% komponen produksi urea itu berasal dari gas,” kata Herman Khaeron.
Saat Webinar Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama Pupuk Indonesia, Rabu (22/4), Herman mengatakan, data menunjukkan hingga awal 2026 harga pupuk internasional telah melonjak hingga 86%.
Angka ini menjadi alarm serius bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan baku pupuk. Apalabi di dalam negeri, kapasitas produksi pupuk juga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan.
Saat ini, kapasitas produksi pupuk BUMN mencapai sekitar 9,36 juta ton urea per tahun, namun realisasi produksi 2026 ditargetkan hanya 7,8 juta ton. Padahal kebutuhan pupuk nasional mencapai lebih dari 20 juta ton per tahun. “Ini artinya, masih ada celah besar yang harus ditutup, baik melalui impor maupun peningkatan produksi dalam negeri,” katanya.
Untuk pupuk bersubsidi, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 9,55 juta ton. Dari jumlah tersebut 6,3 juta ton diantaranya berupa urea. Sisanya harus dipenuhi dari pasar komersial yang harganya jauh lebih fluktuatif. “Kalau subsidi aman, pertanyaannya bagaimana yang non-subsidi? Ini yang harus dipikirkan serius,” kata Herman mengingatkan.
Opsi Kompensasi
Karena itu Herman kembali mengingatkan, jika tidak segera diantisipasi, maka akan berimbas pada lonjakan harga pupuk yang kemudian berpotensi menurunkan produktivitas pertanian. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penurunan kuota pupuk subsidi bisa berdampak langsung pada hasil panen. “Kalau kuantum pupuk turun, produktivitas ikut turun. Ini yang harus dihindari,” katanya.
Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengganggu target swasembada pangan yang tengah digenjot pemerintah, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras dan jagung. Salah satu solusi yang Herman tawarkan adalah penerapan skema kompensasi, mirip dengan mekanisme tarif listrik.
Dalam sistem ini, harga pupuk tidak langsung dibebankan ke petani, melainkan sebagian ditanggung negara. “Seperti listrik, ada yang disubsidi penuh, ada yang sebagian, dan ada juga yang dikompensasi. Pupuk bisa pakai pola yang sama,” ujarnya.
Dengan skema ini, harga pupuk non-subsidi tidak melonjak drastis meski harga global naik. Selisih harga tersebut kemudian ditanggung pemerintah melalui anggaran negara. Namun menurut Herman, skema ini membutuhkan perhitungan fiskal yang matang. Saat ini saja, anggaran subsidi pupuk telah mencapai sekitar Rp44 triliun. Dalam kondisi tekanan global, angka ini berpotensi melonjak hingga Rp60 triliun.
Selain intervensi fiskal, Herman juga menekankan pentingnya efisiensi di sektor produksi. Salah satu langkah strategis adalah revitalisasi pabrik pupuk. Melalui modernisasi teknologi dan investasi baru, biaya produksi bisa ditekan hingga 20%. Ini menjadi solusi jangka menengah untuk menjaga harga tetap kompetitif.
“Kalau kita bisa turunkan HPP 20%, itu sudah sangat membantu. Tapi harus ada investasi dan pembaruan teknologi,” tegas Herman yang juga mengingatkan, revitalisasi juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, sekaligus meningkatkan daya saing industri pupuk nasional.
Di sisi lain, pendekatan teknis di tingkat petani juga tak kalah penting. Herman mendorong penerapan kembali konsep pemupukan berimbang, yakni penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanah dan tanaman. Selama ini, petani cenderung bergantung pada urea. Padahal, ketergantungan ini berisiko tinggi karena urea sangat bergantung pada gas.
“Petani harus mulai beralih ke pupuk majemuk seperti NPK dan pupuk organik. Ini lebih efisien dan berkelanjutan,” katanya. Diversifikasi pupuk ini juga sejalan dengan upaya menjaga kesuburan tanah jangka panjang serta mengurangi beban subsidi pemerintah.
Dengan kombinasi kebijakan fiskal, efisiensi industri, inovasi teknologi, dan sinergi lintas sektor, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas sektor pertanian sekaligus melindungi petani dari guncangan global.
Wacana kompensasi pupuk non-subsidi pun kini menjadi salah satu opsi paling realistis, setidaknya untuk memastikan bahwa petani tetap bisa menanam, memanen, dan bertahan di tengah badai ekonomi dunia yang belum mereda.
( sumber : tabloidsinartani.com )
