Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf langsung tancap gas. Di hari pertama masa reses persidangan DPR RI dia langsung serap aspirasi. Lokasinya di Soreang, Kabupaten Bandung.
“Saya jadi kewalahan nih. Banyak sekali pertanyaan hebat dari emak-emak yang hadir di sini,” ujar Dede Yusuf, Senin (27/4/2024).
Di acara yang digelar di sebuah rumah makan tersebut peserta memberondong Dede Yusuf dengan pertanyaan. Mulai soal politik, pemilihan umum, sekolah rakyat, makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih, pertanahan, praktik rentenir, dan validasi data penerima bansos.
Saat memberi pengantar, Dede Yusuf bercerita situasi global yang berdampak pada ekonomi di dalam negeri. “Negara kita lagi kesulitan anggaran. Krisis minyak dunia menekan anggaran dan pertumbuhan ekonomi melambat. Beruntungnya harga BBM subsidi belum dinaikkan,” ucap Dede Yusuf.
Wakil rakyat dari dapil Jabar II ini lalu menjelaskan rencana revisi UU Adminduk (administrasi kependudukan). Salah satunya terkait data tunggal dalam e-KTP.
‘Ke depan e-KTP akan dijadikan satu-satunya data tunggal administrasi kependudukan. Siapa yang berhak dapat bansos, subsidi BBM, BPJS dan layanan lain cukup barcode di e-KTP,” tegas Dede Yusuf.
Saat ini, papar wakil ketua umum Partai Demokrat ini, semua layanan pemerintah tersebar datanya di berbagai kementerian dan lembaga. Ironisnya setiap data terkadang tidak sinkron.
“Saya pengurus RW suka dibikin pusing jika ada pencairan bansos. Sebab warga selalu ribut karena ada yang tidak pantas dapat bansis6tapi selalu dapat terus,” ujar seorang bapak.
“Warga kita banyak terjebak rentenir dari bank emok. Apakah koperasi merah putih melayani simpan pinjam untuk melawan bank emok,” tanya seorang ibu.
Terkait MBG dilaporkan ada balita yang belum dapat. Hal itu terjadi karena ada kasus keracunan yang membuat seorang balita dirawat di rumah sakit. “Di RW lain MBG untuk balita sudah jalan, tapi di 15 RW lain belum ada kelanjutannya,” lapor seorang emak.
Pembangunan sekolah rakyat juga dipersoalkan. Yang jadi masalah adalah pekerjaan proyek yang dilakukan membuat gorong-gorong mampet. Akibatnya banjir ke perumahan saat hujan lebat.
Ada juga tokoh masyarakat yang bertanya soal pemilu mendatang. “Apakah tidak sebaiknya masyarakat cukup coblos gambar partai saja,” katanya.
“Pak Dede saya punya tanah warisan tapi sampai saat ini belum disertifikatkan. Bagaimana cara dan apakah benar biayanya mahal,” tanya seorang ibu.
Atas semua persoalan tersebut, Dede Yusuf menjelaskan satu per satu. “Saya senang dengan banyak pertanyaan ini karena saya sendiri jadi tambah paham implementasi setiap kebijakan di tingkat akar rumput,” papar Dede Yusuf. (adb)
( sumber : lensabandung.com )
