.jpg)
Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, melakukan kunjungan kerja ke Gudang Perum Bulog Kantor Cabang Poso, Jumat (17/4/2026), dalam rangka pengawasan dan penguatan koordinasi sektor pangan di Kabupaten Poso. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau ketersediaan, kualitas, dan pola distribusi stok beras maupun minyak goreng yang dikelola Bulog di Kabupaten Poso.
Hasil kunjungan menunjukkan bahwa perawatan beras di gudang Bulog Poso berjalan baik dan stok yang tersedia masih mencukupi permintaan pedagang, kebutuhan masyarakat, serta penyaluran bantuan pangan dari Presiden Prabowo Subianto. Ellen menekankan pentingnya menjaga standar operasional perawatan beras di gudang Bulog agar kualitas dan ketersediaan tetap terjaga, sehingga beras yang disalurkan kepada masyarakat tetap layak konsumsi dan stabil harganya.
Menurut data yang diperoleh, ketersediaan stok beras di Gudang Bulog Poso terpantau aman, dengan volume mencapai sekitar 1.300 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan masyarakat Poso hingga satu tahun ke depan. Stok ini merupakan cadangan beras PSO (Public Service Obligation) yang akan didistribusikan melalui program Strategi Pangan Harga Terjangkau (SPHP) dan mekanisme bantuan sosial pemerintah pusat.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak mengalami kelangkaan pasokan maupun lonjakan harga secara signifikan di masa mendatang. Namun, Ellen mengingatkan perlunya langkah‑langkah preventif untuk menjaga stabilitas pangan jangka panjang.
Untuk menopang ketahanan pangan secara lebih luas, Ellen mendorong penguatan program bantuan pangan dan sosialisasi pasar murah di wilayah Poso. Pasar murah dianggap sebagai salah satu instrumen efektif untuk menekan tekanan harga dan memastikan akses beras berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, program ini juga dinilai penting untuk memperluas sosialisasi mekanisme distribusi beras Bulog kepada pedagang mikro dan pelaku UMKM setempat.
Di sisi lain, Ellen menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran beras guna mengantisipasi penimbunan dan praktik spekulasi harga. Ia mengingatkan bahwa penimbunan bisa memicu kelangkaan pasif dan memicu lonjakan harga, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen dan masyarakat luas.
“Peran Bulog, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas pasar sangat penting untuk memastikan tidak ada penimbunan, penyalahgunaan program, maupun spekulasi harga yang merugikan masyarakat", tegas Ellen.
Dengan demikian, kunjungan kerja ini tidak hanya menjadi ajang pemantauan teknis ketersediaan stok, tetapi juga momentum penting untuk mempererat sinergi antara legislatif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan, kualitas, dan stabilitas harga pangan di Kabupaten Poso.
( sumber : fpd-dpr.com )
