.jpg)
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman, menggarisbawahi dinamika kepemimpinan internal partai politik di era demokrasi pasca Reformasi. Menurutnya, dinamika kepemimpinan internal partai politik sering kali menjadi penentu kualitas demokrasi di Indonesia.
Karenanya, mekanisme regenerasi yang demokratis akan membentuk kepemimpinan yang inklusif dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Benny dalam acara Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) yang diikuti kader-kader Muhammadiyah di Balai Besar Pengembangan P4 Tk – Kaliurang Yogyakarta, pada Sabtu (15/11/2025).
Benny menjelaskan bahwa era Reformasi membuka keran lahirnya banyak partai politik di Indonesia. Peran partai politik pada era ini menjadi sangat strategis, karena selain berfungsi sebagai pilar demokrasi, partai juga berwenang mengajukan calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif, serta calon kepala daerah dalam setiap pelaksanaan Pemilu.
Dengan kewenangan tersebut, posisi partai politik menjadi sangat penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Dengan melihat besarnya peran partai politik, tegas Benny, urgensi tata kelola internal tidak dapat diabaikan, karena stabilitas organisasi, proses kaderisasi, dan kemandirian partai menjadi prasyarat bagi demokrasi yang berkualitas.
Oleh sebab itu, pembenahan internal partai menjadi fondasi utama bagi penguatan sistem politik nasional. Benny menjelaskan tentang keunggulan partai Demokrat dan dinamika kepemimpinan di dalamnya.
“Selain itu, posisi ideologisnya yang berada di tengah dan inklusif, serta citra modern dan profesional, memperkuat daya tarik partai di mata publik. Keterbukaan terhadap kalangan profesional dan pemuda, disertai komitmen pada isu lingkungan hidup dan keadilan gender, menjadikan Partai Demokrat relevan dengan tuntutan demokrasi kontemporer”, ujar Anggota DPR RI lima periode itu.
Dinamika kepemimpinan di Partai Demokrat, tegas Benny, menunjukkan keunggulan adaptabilitas organisasi yang memungkinkan partai merespons perubahan politik secara cepat dan terukur berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi internal. Pola regenerasi yang terstruktur dan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif memperkuat legitimasi kepemimpinan serta memastikan kesinambungan visi partai dari satu periode ke periode berikutnya.
Tantangan internal, mulai dari ketergantungan pada figur SBY, faksionalisasi yang melemahkan soliditas, hingga krisis regenerasi, kasus korupsi yang melibatkan kader, serta lemahnya kemandirian keuangan partai. Selain itu, tekanan eksternal juga semakin kompleks dengan berubahnya lanskap kompetisi politik akibat hadirnya partai-partai baru, menguatnya polarisasi nasional, dan masih melekatnya isu korupsi masa lalu dalam persepsi publik.
Tantangan tersebut diperparah oleh fenomena pembegalan partai, penetrasi oligarki politik-ekonomi, serta disrupsi media sosial yang memicu perang opini dan memengaruhi stabilitas elektoral partai.
Untuk merespons kondisi tersebut, tegas Benny, Partai Demokrat perlu memperkuat konsolidasi internal, menegakkan disiplin organisasi, serta membangun reposisi politik sebagai opposition of the people yang kredibel.
Pada saat yang sama, modernisasi komunikasi politik berbasis digital, penguatan koalisi yang luwes, serta optimalisasi iuran anggota sebagai sumber keuangan yang tidak mengikat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing partai dalam ekosistem politik kontemporer. Kemandirian finansial juga menjadi faktor krusial, yang dapat dibangun melalui iuran anggota, unit usaha partai yang profesional, serta pengelolaan faksi berbasis musyawarah agar kepentingan partai tetap berada di atas kepentingan kelompok.
Selain itu, Partai Demokrat perlu memperkuat akar organisasi hingga tingkat bawah dengan memberdayakan ranting dan PAC melalui program nyata, berkelanjutan, serta berbasis komunitas. Struktur organisasi di tingkat akar rumput harus berfungsi sebagai sumber utama aspirasi publik agar partai memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat.
Sebagai catatan, SKN itu diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Kegiatan SKN berlangsung selama 10-23 November 2025 di Balai Besar Pengembangan P4 Tk – Kaliurang Yogyakarta.
Kegiatan yang diikuti sekitar 138 kader itu mengusung tema “mewujudkan para pemimpin dan politisi bangsa yang beradab untuk Indonesia berkemajuan”. Tokoh nasional yang juga menjadi penyelenggara Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN), Muhammad Busyro Muqoddas, menjelaskan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menempa kader-kader Muhammadiyah yang siap menjadi pemimpin nasional.
“Tujuan Sekolah Kepemimpinan Nasional adalah membentuk kader-kader Muhammadiyah yang siap menjadi pemimpin Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2010 itu di Balai Besar Pengembangan P4 Tk – Kaliurang Yogyakarta (Sabtu, 15/11/2025).
Mantan Ketua Komisi Yudisial RI periode 2005-2010 itu juga menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, (15/11/2025), kegiatan pelaksanaan SKN diisi oleh mantan Calon Presiden RI 2024-2029, Ganjar Pranowo, yang membawa topik tentang “Dinamika Kepemimpinan Internal Partai Politik (Pengalaman Praktis)”.
( sumber : beritamoneter.com )
