Selebritas sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyampaikan fakta mengejutkan soal kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia. Ia menyebut BUMN dan BUMD tidak sehat secara keuangan.
Dari sekitar 1.200-an BUMN dan BUMD, hanya 20% yang sehat secara keuangan, sisanya bergantung pada subsidi pemerintah.
Dede Yusuf menyebut, sebagian besar badan usaha milik negara dan daerah tidak mampu menyumbang keuntungan (dividen) ke kas negara maupun daerah.
"80% BUMN dan BUMD tidak sehat karena tidak bisa memberikan deviden bagi daerah atau pusat," ujar Dede Yusuf dikutip dari Instagram miliknya, Kamis (7/6/2025).
Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang tidak sehat ini justru menjadi beban bagi pemerintah. Setiap tahun, pemerintah pusat maupun daerah terpaksa menyuntikkan modal tambahan untuk menopang operasional mereka.
"Dampak tidak sehatnya BUMN dan BUMD adalah selalu ada penambahan modal yang diambil dari daerah setiap tahunnya," jelasnya.
Padahal, lanjut Dede Yusuf, seharusnya BUMN dan BUMD berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan bagi daerah, bukan sebaliknya menjadi lubang anggaran.
"Fungsinya adalah menopang dukungan dana untuk tambahan kas daerah," tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, Dede Yusuf mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera membentuk Direktorat Jenderal (Dirjen) khusus yang bertugas mengawasi BUMN dan BUMD, termasuk badan layanan umum (BLU).
"Sebaiknya Kemendagri meminta dibuatkan Dirjen baru namanya Dirjen BLU dan BUMD dengan level eselon 1," ujarnya.
Dirjen tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Komisi II DPR RI serta melibatkan DPRD di daerah. Karena menurut Dede Yusuf, mereka adalah pihak yang paling tahu kondisi riil di lapangan.
"Perlu kerja sama dengan DPRD karena memang mereka yang tahu apakah BUMD itu sehat atau jangan-jangan sakit," tutupnya.
( sumber : beritasatu.com )
