Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi Demokrat, Faujia Helga Tampubolon menegaskan aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya harus dikaji secara menyeluruh dan tidak boleh mengorbankan sektor pariwisata yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat lokal.
“Raja Ampat adalah salah satu surga wisata dunia. Keindahan alamnya tidak hanya milik Papua, tapi juga kebanggaan Indonesia di mata internasional. Maka setiap rencana aktivitas industri, apalagi pertambangan, harus dikaji secara hati-hati,” kata Faujia dalam keterangan resminya yang disiarkan media DPR RI, dikutip Selasa (10/6/2025).
Ia menyatakan sektor pariwisata di Raja Ampat bukan hanya soal estetika alam, tetapi juga keberlanjutan hidup masyarakat. Ribuan warga menggantungkan hidupnya dari ekosistem laut dan kunjungan wisatawan, mulai dari usaha perahu wisata, homestay, kuliner, hingga kerajinan tangan lokal.
“Jangan sampai kegiatan pertambangan yang belum jelas dampaknya justru merusak ekosistem yang sudah terbukti memberikan kehidupan bagi masyarakat. Kita tidak menolak pembangunan, tapi pembangunan harus adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Faujia juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk transparan dalam setiap perizinan investasi yang masuk ke Papua, khususnya yang menyangkut kawasan-kawasan konservasi dan destinasi wisata.

“Perlu ada keterlibatan masyarakat, kajian lingkungan yang ketat, dan jaminan bahwa pariwisata tidak terganggu. Jika tidak, sebaiknya kegiatan pertambangan tersebut dihentikan,” ujarnya lagi.
Ia pun menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa prinsip penghargaan terhadap hak ulayat dan kearifan lokal harus menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan.
“Kita juga menghargai tanah adat dan pemilik tanah yg mendiami daerah tersebut. Pariwisata harus diutamakan, tapi mari kita menghargai pemilik hak ulayat, tuan rumah, dan pastinya pemerintah kabupaten Raja Ampat. Beri mereka kesempatan untuk menyelesaikan menata daerah mereka dengan mengutamakan kepemimpinan masyarakat,” kata Faujia lebih lanjut.
Ia menilai, keterlibatan masyarakat lokal dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Papua. Ia mengajak semua pihak untuk tidak hanya melihat potensi ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam jangka panjang.
“Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Papua, saya berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat adat. Pembangunan yang dilakukan di Papua tidak boleh melukai alamnya dan tidak meninggalkan rakyatnya,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
( sumber : kedaipena.com )