Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, meminta bank-bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tidak mempersulit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan.
Permintaan itu disampaikan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat, khususnya di wilayah Sukabumi, terkait rumitnya proses pengajuan KUR.
“Saya banyak menerima aspirasi dari warga yang kesulitan mengakses KUR. Karena itu, saya minta bank penyalur, terutama yang dikelola negara, jangan mempersulit,” ujar Iman usai menghadiri kegiatan pendidikan politik DPC Demokrat Kota Sukabumi di Hotel Fresh, Selasa (17/6/2025).
“Program ini amanah negara untuk membantu rakyat. Jangan sampai pintu bantuan ini malah tertutup,” sambungnya.
Ia juga mendorong agar bank bersikap lebih proaktif, bahkan menerapkan sistem jemput bola dalam menjangkau pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal.
“Kalau akses ke KUR masih sulit, rakyat bisa terjerat rentenir atau pinjaman online ilegal. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Iman menambahkan, skema KUR sejatinya dirancang untuk mempermudah pembiayaan usaha tanpa agunan, khususnya untuk pinjaman dengan nilai kecil.
“Pinjaman KUR mikro dari Rp5 juta hingga Rp100 juta seharusnya tanpa jaminan. Kalau masih dipersulit, artinya pelaksanaannya tidak sesuai semangat awal program. Rakyat butuh bantuan, bukan hambatan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya dukungan terhadap sektor UMKM dan pariwisata di Sukabumi, baik di kota maupun kabupaten. Kedua sektor ini, kata Iman, bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika didukung dengan kebijakan pembiayaan yang berpihak pada rakyat kecil.
“Sektor UMKM dan pariwisata harus disokong penuh. Rakyat perlu sentuhan, bimbingan, dan akses modal. Di situlah KUR seharusnya hadir sebagai solusi, bukan justru menjadi penghalang,” ucapnya.
Ia pun mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bank penyalur KUR, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyalur terbesar, guna memastikan implementasi KUR benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Program sudah disiapkan negara. Tinggal bagaimana pelaksana di lapangan menjalankannya. Mari kita bantu UMKM agar bisa naik kelas dan berdaya saing,” pungkasnya. (Her)
( sumber : branda.co.id )
