fraksidemokrat.org, Jakarta - Usulan pemerintah terkait dengan BPIH tahun 2018 masih belum final, dan masih akan dibicarakan antara pemerintah dan DPR komisi VIII dalam panja yang telah dibentuk masing-masing.
Dalam usulan pemerintah BPIH 2018 memang terjadi kenaikan termasuk indirect costnya. Usulan kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan ppn sebesar 5% dari pemerintah arab saudi, peningkatan pelayanan konsumsi bagi jemaah di arab saudi menjadi full diberikan konsumsi selama di arab saudi, peningkatan bimbingan manasik haji, peningkatan pemondokan jemaah haji, dan peningkatan pelayanan arafah dan mina
"Komisi VIII DPR RI akan mencari terobosan dalam pembahasan besaran BPIH bersama dengan pemerintah, Kemenag, diantaranya;
Pertama, pemerintah diminta untuk melakuan lobi kepada pemerintah arab saudi terkait dengan beban biaya kenaikan ppn, dalam hal ini kita minta Menteri Agama atau Presiden RI untuk melobi raja arab saudi untuk mencegah kenaikan harga2 di arab saudi. Ppn 5 % jangan dibebankan ke jemaah tapi ke pengusaha yang di arab saja dengan mengontrol harga-harga khusus di musim haji. Karena alasan ibadah haji perlu ada kebijakan khusus...
Kedua bersama dengan pemerintah melakukan pergeseran beban biaya yang harus di tanggung oleh APBN karena penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas nasional sesuai uu no.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.
Ketiga, meminta kepada BPKH untuk mengoptimalkan imbal hasil dari nilai investasi yang berasal dari setoran jemaah haji yang sudah mendaftar karena hasil dari imbal hasil tersebut digunakan untuk membiayai indirect cost dan dikembalikan ke jemaah haji melalui virtual account.
Keempat kami komisi VIII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan efisiensi biaya yang masuk dalam komponen penyelenggaraan haji yang tidak berkaitan dengan pelayanan langsung ke jemaah haji. Menurut Khotibul umam wiranu di Gedung DPR Senayan Jakarta (25/1/2018)
pada umumunya yg dapat diefefesiensi adalah biaya yg tidak berkaitan dg pelayanan langsung kepada jemaah, misalnya:
Biaya koordinasi panitia penyelenggara ibadah haji dan juga kegiatan panitia yg bersifat seremonial dan formalitas.
Biaya penerbangan masih dapat dilakukan efisiensi karena harga yg diusulkan adalah selalu harga tertinggi.
asuransi dapat dilakukan efisiensi. Misalnya kalau yg diusulkan 100 ribu per jamaah dapat ditekan menjdi 50 ribu per jamaah.
Harga sewa asrama haji di intonesia yg merupkanan milik kemenag juga ditekankan seminimal mungkin. Nb: Asrama haji di indonesia ada yg milik pemda dan milik kemenag
Buku paket manasik haji sangat bisa diefesiensi, apalagi sudah ada aplikasi haji pintar yg dapat diakses melalui handphone.
Biaya komponen penunjang panitia penyelenggara ibadah haji dapat dilakukan efesiensi, karena berkaitan dg operasonal kantor " Ujar Khotibul Umam.
