Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya peran Kepulauan Riau (Kepri) sebagai garda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik yang berlangsung pada Senin (29/9/2025), dengan fokus pengawasan terhadap pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertanahan.
Rombongan Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua Dede Yusuf dan Aria Bima tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, dan disambut langsung oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura. Turut serta sejumlah anggota DPR RI serta Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Menurut Dede Yusuf, posisi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan empat negara—Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura—menjadikan pengawasan di wilayah ini sangat vital.
“Kepri menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perdagangan ilegal, human trafficking, hingga peredaran narkoba. Di sisi lain, statusnya sebagai kawasan FTZ perlu dijaga agar benar-benar mampu menarik investasi dan menopang ekonomi daerah,” ujarnya.
Dari sisi layanan pertanahan, capaian PNBP Kepri dinilai cukup positif. Periode 2022–2025, realisasi penerimaan sudah mencapai 86 persen atau Rp31,9 miliar. Sementara itu, kinerja tujuh layanan prioritas BPN di seluruh kabupaten/kota Kepri mencatatkan angka 95,97 persen.
Wakil Gubernur Nyanyang menekankan, Kepri yang terdiri dari 2.028 pulau, termasuk 22 pulau terdepan, membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Saat ini baru ada satu PLBN yang beroperasi, yakni di Serasan, Natuna. PLBN bukan hanya simbol kedaulatan, tetapi juga sarana pembangunan dari wilayah terluar,” katanya.
Nyanyang juga berharap dukungan Komisi II DPR RI untuk mempercepat penetapan Keputusan Presiden terkait Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun.
“Kebijakan itu akan menjadi daya ungkit besar bagi ekonomi Kepri sekaligus memperkuat peran daerah ini sebagai beranda terdepan Indonesia,” tegasnya. (RK9)
( sumber : riaukepri.com )
