Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anita Javoba Gah, menilai kebijakan literasi nasional masih menghadapi tantangan mendasar. Anita menegaskan tantangan utama bukan terletak pada minimnya program literasi nasional.
Ia menilai intervensi literasi fisik dan nonfisik selama ini sudah sangat banyak dilakukan. Namun, ia menyoroti belum adanya kerangka kebijakan literasi nasional yang terintegrasi.
“Intervensi fisik dan nonfisik sudah sangat banyak. Masih kurang satu kerangka kebijakan literasi nasional sebagai panduan seluruh intervensi,” ujar Anita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1/2026).
Anita mendorong Perpustakaan Nasional mempertegas peran strategis dalam kebijakan literasi nasional. Ia meminta Perpustakaan tidak hanya menjadi pelaksana dan agregator program literasi.
“Perpustakaan perlu menjadi otoritas kebijakan literasi nasional. Tanpa peran itu, program literasi berisiko berjalan paralel,” ujarnya.
Ia menilai peran tersebut penting untuk menentukan prioritas sasaran dan logika intervensi lintas daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan terciptanya dampak struktural bagi peningkatan literasi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional RI, E. Aminudin Aziz, menyampaikan komitmen lembaganya. Aminudin menyatakan Perpusnas tengah menyiapkan langkah-langkah strategi memperkuat peran koordinatif literasi nasional.
"Ini memang sedang kami siapkan, ini langkah-langkah semacam roadmap-nya gitu, Bu. Roadmap untuk penyelenggaraan literasi secara nasional," ujar Amin.
( sumber : rri.co.id )
