Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Nanang Samodra, menegaskan perlunya terobosan besar dalam penyediaan SDM halal. Ia menyampaikan hal ini dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berlangsung di Senayan (17/11/25).
Menurutnya, pelatihan pendamping halal yang saat ini terpusat justru menjadi hambatan utama percepatan sertifikasi halal nasional.
“Saya sudah ikut sosialisasi dan menyaksikan sendiri antusiasme masyarakat. Banyak bertanya, ‘Pak, bagaimana caranya jadi pendamping halal?’ Artinya, minat besar. Tapi kalau pelatihannya hanya bisa 100 peserta per tahun karena terpusat, kita tidak akan pernah mengejar target,” kata Nanang.
Ia mengingatkan bahwa usulannya untuk menambah peserta menjadi 200 dengan biaya sama terbukti berhasil, dan pola semacam itu harus diperluas.
Nanang kemudian mendorong agar BPJPH mulai membuka jalur pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten dengan memanfaatkan alumni pelatihan.
“Tidak harus semuanya terpusat. Di daerah banyak yang siap bantu. Yang sudah pernah ikut pelatihan bisa jadi trainer. Kita hanya perlu membuka pintunya,” tambahnya.
Selain pendamping halal, Nanang juga menyoroti kebutuhan pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) yang semakin mendesak. Ribuan pelaku penyembelihan bekerja setiap hari tanpa sertifikasi resmi.
“Mereka sudah ahli memotong, tinggal dilegalkan. Kasian mereka. Pelatihannya kapan? Ini langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Nanang mengatakan pemerintah daerah, termasuk provinsi dan kabupaten di NTB, siap ikut membantu pembiayaan melalui APBD jika ada koordinasi formal dari BPJPH.
“APBD itu bisa dipakai kalau kita komunikasikan. Dan saya siap jadi jembatannya untuk NTB,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak BPJPH melihat peluang besar ini sebagai investasi ekosistem halal, bukan sekadar beban program.
( sumber : warta.pembaruan.co.id )
