Eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Selatan menelan korban. Dalam dua hari, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur, sementara lima lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya anggota TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB. Insiden terjadi akibat serangan misil Israel yang mengenai markas UNIFIL di Lebanon Selatan.
“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI kita. Serangan ini menewaskan tiga personel dan melukai lima lainnya,” ujar Bramantyo Suwondo.
Bramantyo mengutuk keras serangan militer Israel terhadap pasukan perdamaian PBB dan mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh, independen, dan transparan guna mengungkap fakta serta memastikan para pelaku bertanggung jawab di hadapan hukum internasional.
“Menjadikan mereka target serangan adalah kejahatan perang yang serius dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC),” tegas Bramantyo.
Ia menegaskan bahwa tindakan ini juga bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 dan Konvensi Keselamatan Personel PBB (1994), yang mewajibkan perlindungan bagi personel, fasilitas, dan peralatan PBB. “Menargetkan pasukan perdamaian adalah pelanggaran langsung terhadap prinsip Jus in Bello dalam hukum humaniter internasional,” tambahnya.
Bramantyo menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam misi UNIFIL mencerminkan komitmen nyata pada perdamaian dunia, namun keselamatan prajurit tetap menjadi prioritas utama.
“Insiden ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah untuk mengevaluasi keamanan penempatan pasukan perdamaian Indonesia, termasuk di Lebanon Selatan. Evaluasi mencakup strategi pengamanan, mitigasi risiko, dan perlindungan tambahan bagi kontingen TNI,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis dalam diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI akan membawa isu ini ke forum Inter-Parliamentary Union (IPU) serta berbagai forum parlemen multilateral lainnya. Upaya ini dilakukan untuk menggalang dukungan internasional dalam meningkatkan standar keselamatan pasukan perdamaian serta mendorong adanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih kuat dari PBB.
Selain itu, BKSAP DPR RI akan menginisiasi komunikasi dengan parlemen negara-negara anggota UNIFIL lainnya guna membangun aliansi parlemen internasional dalam mengawal kebijakan PBB terkait keselamatan pasukan perdamaian, termasuk mendorong pembentukan protokol darurat yang lebih responsif terhadap situasi di zona konflik.
Di tengah duka yang mendalam, Bramantyo mendoakan para prajurit yang gugur mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta menegaskan komitmen penuh untuk mendukung pemulihan prajurit yang terluka. Pengorbanan mereka harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan pasukan perdamaian dunia agar tragedi serupa tidak terulang kembali.
Terakhir, Bramantyo kembali menyerukan gencatan senjata di seluruh kawasan Timur Tengah, mendorong dialog dan diplomasi serta mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional serta melindungi nyawa manusia tanpa terkecuali.
( sumber : fpd-dpr.com )
