Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah pemerintah untuk terus bernegosiasi mengupayakan keselamatan bagi para awak kapal Indonesia tepatnya milik Pertamina yang hingga saat ini masih tertahan di Selat Hormuz.
“Kami memantau perkembangan isu mengenai terjebaknya kapal pertamina di Selat Hormuz. Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk selalu bernegosiasi dan mengupayakan keselamatan bagi para awak kapal Indonesia yang terjebak di area konflik Iran,” kata Anton kepada Kedai Pena, Selasa, 31 Maret 2026.
“Berdasarkan pernyataan Kemlu terakhir, Iran telah memberikan sinyal positif namun masih harus melengkapi beberapa kebutuhan dan proses teknis agar kapal Pertamina dapat melanjutkan perjalanan dari Selat Hormuz,” sambung Anton.
Meski demikian, Anton menyoroti, beberapa negara yang mendapatkan izin untuk bisa tetap melewati Selat Hormuz. Menurut Anton, hal ini menandakan, di tengah ketegangan konflik geopolitik yang begitu tinggi, netralitas dan posisi kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan menjadi faktor penentu yang akan berdampak sangat besar terhadap stabilitas nasional Indonesia.
“Saya ingin mengingatkan, di tengah situasi dinamika geopolitik yang semakin tidak menentu, fokus utama Indonesia saat ini adalah harus melindungi kepentingan nasional tanpa ikut campur dalam ketegangan geopolitik yang ada,” kata Anton.
Lebih lanjut, Anton mengungkapkan, terdapat dua langkah strategis yang harus segera diakselerasi oleh pemerintah khususnya oleh Kementerian Luar Negeri agar kapal RI bisa melewati Selat Hormuz. Dua hal itu, kata Anton, yakni diplomasi total sebagai upaya deeskalasi dan optimalisasi forum multilateral.
“Kemlu perlu segera mengaktifkan jalur diplomasi ‘Pintu Belakang’ (_Back-channel diplomacy_) dengan pihak-pihak terkait. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan hubungan baik dengan semua pihak di Timur Tengah, Indonesia memiliki leverage (daya tawar) sebagai jembatan komunikasi (honest broker) untuk memastikan bahwa jalur perdagangan internasional tetap aman bagi kepentingan kemanusiaan dan ekonomi global,” tutur Anton.
Tak hanya itu, Anton meminta, pemerintah Indonesia untuk mendorong isu ‘Freedom of Navigation atau Kebebasan Navigasi di forum internasional seperti PBB atau OKI. Tujuannya, lanjut Anton, bukan sekedar memojokkan satu pihak melainkan untuk menegaskan bahwa stabilitas Selat Hormuz adalah kepentingan kolektif dunia agar tidak terjadi krisis energi sistemik yang merugikan rakyat di semua negara.
“Kami di Komisi I DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan secara intensif terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menangani isu ini, serta memastikan bahwa perlindungan terhadap kepentingan strategis nasional tetap terjaga,” tandas Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini.
Diketahui, harapan bagi kapal-kapal Indonesia untuk kembali melintasi Selat Hormuz mulai terbuka. Pemerintah menyebut negosiasi dengan Iran menunjukkan perkembangan positif, meski prosesnya masih berlangsung dan belum sepenuhnya tuntas.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa dialog intensif terus dilakukan untuk memastikan keamanan pelayaran kapal Indonesia di jalur strategis tersebut.
“Ada sinyal positif, kita lihat nanti eksekusinya seperti apa,” kata Sugiono dalam keterangannya di Tokyo, Jepang, , Senin, 30 Maret 2026.
Pemerintah hingga kekinian terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk otoritas Iran melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keselamatan kapal dan awak kapal Indonesia.
( sumber : kedaipena.com )
