Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus ditafsirkan berdampak signifikan dan memiliki efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat.
"Saya termasuk yang sangat tegas menyuarakan perlunya pengolahan bahan mentah, termasuk komoditas pertambangan menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Untuk tambang, perlu dilakukan pemurnian dan pengolahan. Jika hal itu kita lakukan, penerimaan negara akan meningkat, selain juga menciptakan dampak lanjutan bagi peningkatan perekonomian masyarakat," kata Syarief di Jakarta, Rabu (13/10/2021).
Politisi senior Partai Demokrat itu mengatakan, Indonesia yang kaya akan sumber daya pertambangan harus disikapi dengan pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter di banyak tempat. Antara lain di Papua, karena di daerah tersebut ba nyak area pertambangan.
Ia mengakui pembangunan smelter membutuhkan kesiapan teknis, termasuk daya dukung infrastruktur yang memadai. Namun, pemerintah harus memiliki kemauan untuk membangunan smelter.
"Jika pemerintah punya kerangka kebijakan (grand design) yang visioner dan terarah, seharusnya serius mendorong dan menyiapkan infrastruktur yang memadai sebagai prasyarat pembangunan smelter. Ini memang tidak mudah, tetapi jika tidak dimulai Papua dan berbagai wilayah pertambangan lainnya hanya akan menjadi ladang produksi. Penyiapan infrastruktur pendukung tersebut seharusnya gagasan yang bagus bagi masyarakat sekitar," kata Syarief.
Oleh karena itu, Syarief menekankan bahwa smelter yang dibangun di Gresik, Jawa Timur, harus dipandang sebagai solusi transisi. Jangan sampai puas atau menjadikan smelter yang dibangun jauh dari lokasi tambang sebagai jalan keluar atas kebutuhan pemurnian mineral.
Ia menyebutkan, sumber daya mineral Indonesia masih sangat melimpah sehingga kita harus serius menyiapkan berbagai prasyarat pendukungnya agar semua mineral yang dieksploitasi memiliki nilai tambah yang besar bagi negara dan masyarakat.
"Soal lokasi smelter harus menjadi preseden agar di masa depan negara memiliki kebijakan pengelolaan mineral yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Apalagi, prasyarat infrastruktur yang seringkali dikeluhkan menjadi hambatan pembangunan smelter di Papua adalah perkara pemerataan pembangunan. Jika wilayah yang kaya tambang berada di luar Jawa tetapi smelter-nya berada di Pulau Jawa, berarti ada yang salah dengan paradigma pembangunan," ujar Syarief. *
Editor: Patna Budi Utami
( sumber : asatunews.co.id )
