Ketua Komisi X Imbau Kepala Daerah Izinkan PNS Antar Anak Hari Pertama Sekolah

Minggu, 17 Juli 2016 00:00

fraksidemokrat.org, Jakarta—Pendidikan memang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah saja. Sebaliknya, ia merupakan urusan langsung masyarakat khususnya para orangtua murid. Mengantar anak sekolah di hari pertama, merupakan salah satu cermin tanggungjawab orangtua untuk mendukung proses pendidikan sekolah.

Demikian dikatakan Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya, menyikapi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Tahun Pertama. Dalam surat ini, Menteri Anies Baswedan meminta para orangtua mengantar anak di hari pertama sekolah, Senin, 28 Juli, termasuk bagi aparatur sipil.

‘’Memang seharusnya begitu. Bahkan juga penting diingat, agar sekolah dan masyarakat, orangtua siswa, terus meningkatkan komunikasi untuk sama-sama mensinergikan pendidikan di sekolah dan di rumah,’’ kata Riefky.

Menurut Riefky, bagi orangtua yang mempunyai waktu luang, mengantar anak ke sekolah khususnya pada hari pertama sekolah merupakan hal yang positi. Baik dalam memantau tumbuh kembang putra-putrinya di lingkungan sekolah, maupun sebagai sarana komunikasi dengan para guru mereka.

‘’Jadi, kepala daerah juga sebaiknya memberikan izin terlambat kepada para PNS pada saat mengantarkan anak hari pertama sekolah. Itu manusiawi, bagian dari hak asasi manusia,’’ tutur anggota Fraksi Partai Demokrat dari dapil Aceh itu.(***)

 


Berita Lainnya

Nasional

Achmad Minta Kemenag Tingkatkan Kualitas Layanan Haji 2025: "Jangan Ada Lagi Korban karena Kelalaian"

Nasional

Dede Yusuf Prihatin Hasil PSU Pilkada Digugat Lagi ke MK: Ini Catatan Sangat Buruk Bagi Demokrasi

Nasional

Krisis Dokter Anestesi di RSUD Sikka, Cellica Desak Pemerintah Percepat Reformasi Kesehatan

Nasional

Raja Faisal Bagikan Telur Gratis ke Warga Kaliwungu, Dukung Program Makan Bergizi

Nasional

Anggota DPR RI Frederik Kalalembang Pertanyakan Transparansi CSR dan Pengelolaan Limbah PT. MDA

Nasional

Hadirkan Ketimpangan, Tutik Kusuma Wardhani Protes BPJS Kesehatan Dapat Digunakan Warga Asing

Nasional

Pemerintah Didorong Aktif Fasilitasi Industri Kopi Indonesia agar Mendunia

Nasional

Fathi Ingatkan Pemerintah Perketat Pengawasan Barang Impor Ilegal

Berita: Nasional - Achmad Minta Kemenag Tingkatkan Kualitas Layanan Haji 2025: "Jangan Ada Lagi Korban karena Kelalaian" •  Nasional - Dede Yusuf Prihatin Hasil PSU Pilkada Digugat Lagi ke MK: Ini Catatan Sangat Buruk Bagi Demokrasi •  Nasional - Krisis Dokter Anestesi di RSUD Sikka, Cellica Desak Pemerintah Percepat Reformasi Kesehatan •  Nasional - Raja Faisal Bagikan Telur Gratis ke Warga Kaliwungu, Dukung Program Makan Bergizi •  Nasional - Anggota DPR RI Frederik Kalalembang Pertanyakan Transparansi CSR dan Pengelolaan Limbah PT. MDA •  Nasional - Hadirkan Ketimpangan, Tutik Kusuma Wardhani Protes BPJS Kesehatan Dapat Digunakan Warga Asing •  Nasional - Pemerintah Didorong Aktif Fasilitasi Industri Kopi Indonesia agar Mendunia •  Nasional - Fathi Ingatkan Pemerintah Perketat Pengawasan Barang Impor Ilegal •