.jpg)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf buka suara tentang efisiensi anggaran apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai himbauan kepada pemerintah daerah terutama untuk kawan-kawan kita ini yang sedang menanti formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK-red). Karena, kata Dede Yusuf, sampai saat ini masih banyak sekali pengaduan-pengaduan yang masuk kepada kami.
“Banyak yang sudah lolos Passing Grade, tapi belum ada formasi. Sementara kita sudah menjanjikan 2024 akhir, sekarang kita mau majukan lagi, sampai bulan Maret lagi ada gelombang kedua. Kalau efisiensi ini terjadi, karena saya melihat ada pemotongan 50 triliun ke daerah. Kira-kira tunjuangan mereka itu terpotong atau tidak,” kata Dede Yusuf saat RDP dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikutif dari terasmedia.co Senin (3/2/2025)
Lebih lanjut, kata Politisi dari partai Demokrat tersebut menjelaskan, untuk di Kemendikbuddikti RI sekarang sudah mulai cukup ramai. Hal itu lantaran, Menteri sebelumnya, selama 4 tahun itu, lupa memasukan nomenkelatur Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk dosen.
“Nah, apakah dengan adanya pemotongan ini, tunjangan-tunjangan daerah terutama untuk para ASN honorer P3K yang baru masuk formasi. Apakah ini ada efisiensi juga atau tidak,” ucap Anggota DPR RI dari dapil Jawa Barat tersebut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan kementeriannya memangkas anggaran untuk 2025. Totalnya mencapai 57,46 persen.
“Dari total yang semula pagi anggaran Rp4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46 pesen. Sehingga sisa pagu kemendagri sebesar Rp2,038 triliun lebih,” kata Tito saat rapat kerja (raker) di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.
Beberapa item yang dipangkas pengadaannya yaitu alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen. Kemudian, seremonial dipotong 56 persen, rapat dan seminar 45 persen .
Lalu, kajian dan analisis dihemat 51,50 persen, diklat dan bimtek 29 persen, dan honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen. Kemudian, percetakan hasil souvenir dipangkas 75,90 persen dan sewa gedung kendaraan peralatan agar diefisiensikan 73,30 persen.
“Lisensi aplikasi 27,60 persen, jasa konsultan diefisiensikan 45,70 persen, bantuan pemerintah 16,7 persen, pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen, perjalanan dinas 53,90 persen, peralatan mesin 28 persen, infrastruktur 34,3 persen dan belanja lainnya 59,10 persen,” ujar Tito.
Tito menjamin meski ada efisiensi anggaran, Kemendagri tetap melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal. Terlebih efisensi anggaran tersebut sejalan dengan 16 item untuk dipedomani dari Kementerian Keuangan untuk program penghematan.
“Dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 57,46 persen Kemendagri akan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, ” tutupnya.
( sumber : hariandaerah.com )
