fraksidemokrat.org, Papua Barat - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan penangguran di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kota Sorong, cukup tinggi. Hal ini menjadi catatan penting bagi Komisi IX DPR RI. Mengingat pertumbuhan ekonomi Papua Barat cukup tinggi dengan pembangunan investasi juga cepat, namun angka pengangguran sangat tinggi.
“Ternyata kita lihat di sini tidak ada link and matchantara kompetensi warga dengan kebutuhan kerja. Program (pelatihan kerja) Pemerintah ini harus didorong dengan up skilling. Nah program pemerintah ini harus dibagi merata kepada Papua Barat melalui Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun kerja sama dengan BLK Swasta,” ucapnya usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (26/7/2019).
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, jika Pemerintah Daerah di Papua Barat tidak memiliki BLK, maka harus bekerjasama dengan BLK Swasta, yang dibiayai Pemerintah. Baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Karena sangat disayangkan dengan adanya potensi pariwisata, pertanian dan pertambangan yang sangat besar ini, tetapi warganya tidak bisa bekerja.
“Akibatnya harus mendatangkan pekerja dari luar. Tentu ini akan menjadi permasalahan-permasalahan sosial berikutnya. Jadi saya pikir harus ada yang serius dari Pemerintah, baik pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk mendorong pelatihan kompetensi atau advokasi khusus untuk pekerja-pekerja lokal,” pesan legislator dapil Jawa Barat itu. (Sumber pi: DPR.go.id/tim media fpd)
