.jpg)
Penembakan terhadap seorang remaja saat tawuran di Belawan menuai sorotan tajam, tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca Pandjaitan XIII, mengkritik pernyataan awal Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menyebut adanya dugaan pelanggaran SOP oleh Kapolres Belawan, AKBP Oloan Siahaan.
Dalam pernyataannya diterima Senin 12 Mei 2025, Hinca menilai Kompolnas terlalu terburu-buru dalam menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut ke publik tanpa investigasi yang komprehensif.
“Kompolnas seharusnya terlebih dahulu mengumpulkan data secara akurat berdasarkan prinsip jurnalistik 5W1H sebelum mengeluarkan statemen. Jangan sampai ada kesan gamang dan tidak siap dalam menangani kasus ini, apalagi situasi di Belawan sangat kompleks dengan maraknya tawuran, begal, dan peredaran narkoba,” ujar Hinca.
Hinca juga mengingatkan bahwa aparat di lapangan, termasuk Kapolres, menghadapi risiko tinggi dalam menangani situasi genting seperti tawuran bersenjata tajam. Menurutnya, keputusan cepat dan tegas dari aparat dalam kondisi darurat adalah bagian dari tanggung jawab hukum yang sah.
“Kapolres bertindak di tengah situasi mencekam demi melindungi warga. Kalau dalam kondisi seperti itu dia mengambil tindakan tegas, kita tidak bisa langsung menyalahkannya tanpa melihat konteks dan bukti yang ada,” kata Hinca.
Ia menegaskan pentingnya Kompolnas bertindak profesional, menunggu hasil investigasi lengkap, dan tidak menyimpulkan sebelum ada bukti kuat.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, pastikan ada bukti konkret dan prosesnya sesuai prosedur. Kita sedang bicara soal nyawa, keadilan, dan citra institusi kepolisian,” tegasnya.
Pernyataan Hinca muncul sebagai tanggapan atas keterangan Komisioner Kompolnas, Chairul Anam, yang menyebut perlunya pendalaman terhadap keputusan Kapolres Belawan dalam melepaskan tembakan saat tawuran, meskipun diakui bahwa senjata tajam memang digunakan dalam peristiwa tersebut.
Hinca mengingatkan bahwa pernyataan Kompolnas tanpa konfirmasi menyeluruh hanya akan memperburuk persepsi publik terhadap kepolisian, yang bekerja keras di lapangan untuk menjaga ketertiban.
Warga Minta Kompolnas Turun Langsung ke Belawan
Kritik terhadap Kompolnas juga datang dari warga Belawan. Mereka menilai Kompolnas tidak cukup memahami situasi nyata yang dihadapi petugas di lapangan.
“Kompolnas seharusnya datang langsung ke Belawan tanpa pengawalan, lihat sendiri bagaimana petugas bekerja. Jangan hanya menilai dari laporan di atas meja,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat menyoroti bahwa Kompolnas cenderung bersikap reaktif dan baru muncul setelah insiden terjadi, padahal masalah tawuran remaja sudah lama menghantui wilayah tersebut.
“Kami butuh kehadiran mereka sebelum ada korban, bukan setelahnya,” keluh warga lainnya.
Situasi keamanan di Belawan memang tengah genting. Setelah insiden penembakan yang menewaskan seorang remaja berinisial MS, aksi tawuran kembali terjadi pada 10 Mei 2025. Dalam bentrokan tersebut, seorang remaja lain, Ibnu Saddam Husairi Lubis, tewas dengan luka bacok parah.
“Kalau terus begini, akan semakin banyak korban. Polisi memang harus tegas, tapi juga perlu didukung, bukan disudutkan,” pungkas warga.
Hinca: Penyelesaian Harus Transparan dan Objektif
Menutup pernyataannya, Hinca menegaskan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara akurat dan terbuka agar kebenaran bisa terungkap demi keadilan semua pihak, termasuk korban, keluarga, dan aparat.
“Mari kita beri ruang bagi proses hukum untuk bekerja. Jangan biarkan opini yang belum berdasar membentuk persepsi publik. Keadilan hanya bisa tercapai lewat proses yang objektif,” tandasnya. 
Editor : Abdul Manaf
( sumber : rmolsumut.id )
