Anggota Komisi VI DPR RI Achmad menegaskan peningkatan kapasitas Kilang Minyak Balikpapan merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Ia menjelaskan, melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), kapasitas pengolahan Kilang Balikpapan ditingkatkan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari. Peningkatan tersebut diharapkan mampu menekan biaya impor BBM yang selama ini membebani anggaran negara.
“Dengan peningkatan kapasitas ini, kebutuhan BBM dalam negeri dapat dipenuhi dari produksi sendiri sehingga impor berkurang dan anggaran negara menjadi lebih efisien,” ujar Achmad kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina dan PT Danantara di Kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (29/1/2026).
Achmad menuturkan, proyek RDMP Kilang Balikpapan yang menelan investasi sekitar USD 7,4 miliar memiliki sejumlah manfaat strategis, antara lain mengurangi impor BBM, menyerap tenaga kerja, serta mengatasi potensi kelangkaan BBM di kawasan Indonesia Timur.
Menurutnya, selama ini Indonesia masih bergantung pada pengolahan minyak di luar negeri, sehingga nilai tambah justru dinikmati negara lain. Dengan penguatan kapasitas kilang di dalam negeri, nilai tambah pengolahan minyak diharapkan dapat dinikmati langsung oleh Indonesia.
“Kilang ini harus dikelola secara profesional, terbuka, dan transparan. Jika dikelola dengan baik, tentu akan memberikan keuntungan bagi negara karena nilai tambahnya berada di dalam negeri,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Ia juga mendorong agar roadmap RDMP Kilang Balikpapan dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga target kapasitas 360 ribu barel per hari dapat tercapai. Komisi VI DPR RI, lanjutnya, mendukung penuh peningkatan kapasitas tersebut demi efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan energi nasional.
Selain itu, Achmad menyoroti persoalan kelangkaan BBM bersubsidi yang masih terjadi di sejumlah daerah. Ia menilai, lemahnya pengawasan dan ketidaktepatan pendataan menjadi faktor utama terjadinya kebocoran BBM subsidi ke sektor industri.
“Oleh karena itu, pengawasan harus diperketat dan pendataan penerima subsidi harus benar-benar akurat. Jika memang kebutuhan riil masyarakat melebihi kuota, maka pemerintah perlu menyesuaikan kuota tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketersediaan BBM bersubsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil. Dengan pendataan yang valid dan pengawasan yang optimal, Achmad berharap kelangkaan BBM bersubsidi dapat diatasi dan stabilitas harga tetap terjaga.
“Ini menjadi bagian dari upaya bersama agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan tidak terjadi gejolak di lapangan,” pungkasnya. (ais/aha)
( sumber : dpr.go.id )
