RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-10 MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
10:00
Acara :
1. Laporan Komisi VIII DPR RI terhadap hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and proper test) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
2. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI, yaitu :
1) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara;
2) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan;
3) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat;
4) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah;
5) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur;
6) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku;
7) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah; dan
8) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.
dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
3. Persetujuan Terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
4. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap :
1) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2) RUU tentang Landas Kontinen;
Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
5. Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;
1. Laporan Komisi VIII DPR RI terhadap hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and proper test) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
2. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI, yaitu :
1) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara;
2) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan;
3) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat;
4) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah;
5) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur;
6) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku;
7) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah; dan
8) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.
dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
3. Persetujuan Terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
4. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap :
1) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2) RUU tentang Landas Kontinen;
Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
5. Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;
