fraksidemokrat.org, Jakarta— Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menemui buruh yang sedang berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dede langsung naik ke mobil komando dan ikut berorasi.
Mantan aktor laga itu tampak keluar dari kompleks parlemen dengan dikawal ketat petugas kepolisian dan Pamdal DPR. Mengenakan kemeja berbalut jaket hitam, dia mendapat sambutan meriah dari para buruh.
Politikus Partai Demokrat itu kemudian naik ke mobil komando. Dede sudah melihat berbagai spanduk dan umbul-umbul yang berisi 12 tuntutan buruh, seperti cabut PP No 78/2015, hapus outsourcing, perbaiki BPJS, dan cuti melahirkan.
"Saya akan menyampaikan keputusan Komisi IX, panja pengupahan meminta pemerintah mencabut PP 78, dan mengganti sesuai dengan undang-undang. Pemerintah harus memberikan kesempatan perundingan buruh dan indistri, kewenangan daerah menentapkan sendiri, dan ikuti inflasi ekonomi di daerah. Formula ini silakan dibuat yang lebih baik, jangan PP 78 menubruk justru UU No 13," jelas Dede di Depan gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (1/5/2016).
"Komisi IX BPJS Kesehatan, BPJS tidak boleh lagi ada kelas-kelas biar semua wajib hanya ada 1 kelas buat rakyat harus diterima dimana pun. Izinkan kami bekerja bersama pemerintah, ini bukan permintaan buruh saja, tapi masyarakat," lanjut dia.
Sementara untuk tenaga kerja asing, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu memiliki pandangan sendiri. Boleh saja tenaga asing bekerja di Indonesia, tapi harus level di atas supervisor. Jangan lagi, pekerja kasar yang membanjiri Indonesia.
"Saya katakan tenaga kerja asing boleh tapi levelnya di atas supervisor bukan pekerja kasar. Tolong bapak mengerti, awasi imigrasi jangan asal masukan tenaga asing, ngakunya turis tapi malah bekerja. Kalau semua dikasih asing, saudara bekerja di mana?" ujar Dede.
Dalam kondisi ekonomi sekarang ini, negara tetap butuh support keuangan dalam bentuk investasi. Di sisi lain, buruh juga harus meningkatkan produktivitas. Sehingga dapat bersaing dengan negara lain.
"Pemerintah harus menyediakan pendidikan gratis kepada para pekerja. Karena kita tidak lagi bersaing dengan sesama pekerja di Indonesia, tapi Thailand, Myanmar, Singapura, Filipina, siap?" pungkas Dede (Sumber Liputan6.com/Tim Media FPD)
