Industri film Indonesia tengah berada dalam fase optimisme. Jumlah penonton film nasional meningkat signifikan dan karya-karya anak bangsa semakin mendominasi layar domestik. Kondisi ini turut memperkuat subsektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Dina, kebangkitan perfilman Indonesia patut diapresiasi. Namun di balik pertumbuhan tersebut, masih terdapat sejumlah pertanyaan mendasar.
“Apakah pertumbuhan industri film ini sudah merata atau hanya dimonopoli oleh rumah produksi besar?” ujarnya.
Ia menegaskan, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta masukan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, DPR RI melalui Komisi VII mengambil peran dalam membentuk ekosistem kreativitas dan distribusi film nasional yang lebih adil dan inklusif.
Banyak Cerita Bagus Belum Tersalurkan
Dina mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR RI telah melakukan pembahasan bersama Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menampung berbagai aspirasi dari pelaku industri.
“Banyak film-film yang bagus, penontonnya juga banyak. Pemerintah ingin ikut andil agar manfaat pertumbuhan ini bisa dirasakan bersama,” kata Dina.
Ia menyebut, banyak keluhan datang dari pekerja seni dan produser daerah yang memiliki cerita-cerita kuat, namun kesulitan dalam proses produksi maupun distribusi ke jaringan bioskop nasional.
“Banyak sekali cerita bagus, tapi tidak bisa diproduksi atau ditayangkan di bioskop. Di sinilah Komisi VII hadir untuk menjembatani para pekerja seni agar keluhan mereka bisa tersampaikan dan karya mereka bisa sampai ke layar lebar,” tegasnya.
Distribusi Film Masih Terpusat di Jawa
Dina juga menyoroti persoalan distribusi yang belum merata. Saat ini, mayoritas jaringan bioskop masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga film-film dari daerah menghadapi tantangan lebih besar untuk mendapatkan akses tayang.
“Kita berpikir bagaimana menciptakan solusi agar daerah-daerah yang punya cerita bagus bisa diproduksi dan tayang di bioskop. Jangan sampai potensi daerah terhambat karena akses distribusi,” ujarnya.
Menurutnya, peran negara sangat penting dalam memastikan pertumbuhan industri film tidak hanya dinikmati oleh rumah produksi besar, tetapi juga membuka ruang bagi sineas daerah dan kreator independen.
Kesejahteraan Pekerja di Balik Layar
Selain persoalan distribusi, Dina Lorenza juga menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan para kru dan pekerja di balik layar.
“Kita jangan lupa memperhatikan crew dan pekerja di balik layar, termasuk kesejahteraan mereka,” katanya.
Ia menilai, keberhasilan sebuah film tidak hanya ditentukan oleh aktor dan sutradara, tetapi juga kerja keras tim produksi, teknisi, hingga pekerja kreatif lainnya yang sering kali luput dari sorotan.
Dengan sinergi antara DPR RI, pemerintah, serta pelaku industri, Dina berharap kebangkitan perfilman Indonesia tidak hanya menjadi tren sesaat, melainkan menjadi fondasi kuat bagi ekosistem industri film nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh insan perfilman.
( sumber : mahatva.id )
