Partai Demokrat menanggapi isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang belakangan mencuat ke ruang publik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa para menteri dan wakil menteri yang berasal dari Partai Demokrat telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman Khaeron dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, Jumat (30/1/2026), yang secara khusus membahas dinamika politik nasional, termasuk wacana reshuffle kabinet di awal pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurut Herman, Partai Demokrat memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, khususnya saat mendukung pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selama dua periode. Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi kader Demokrat yang saat ini dipercaya menduduki posisi strategis di kabinet.
“Untuk menteri-menteri kami, saya yakin, karena kami juga punya pengalaman selama 10 tahun waktu Presiden SBY berkuasa. Tentu seluruhnya bekerja dengan baik,” ujar Herman.
Ia menambahkan, pengalaman tersebut menjadi parameter sekaligus standar kerja bagi para kader Partai Demokrat yang kini mengemban amanah di pemerintahan Presiden Prabowo.
“Ini juga menjadi parameter-parameter yang dikerjakan oleh menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat,” tambahnya.
Herman menegaskan, hingga saat ini seluruh menteri dan wakil menteri dari Partai Demokrat menunjukkan kinerja positif dan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan visi dan target Presiden Prabowo Subianto.
“Baik Menko Infrastruktur Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), Menteri Transmigrasi, Menteri Ekonomi Kreatif, kemudian para wakil menteri yang berasal dari Partai Demokrat, saya yakin semuanya bekerja dengan baik sesuai dengan target yang ingin dicapai presiden,” ucapnya.
Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatannya, kinerja para menteri tersebut masih on the track dan selaras dengan program-program prioritas pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa evaluasi kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.
“Sampai saat ini, kalau dari pengamatan saya, on the track. Namun semuanya tentu dikembalikan ke Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Herman juga menekankan bahwa isu reshuffle merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan. Ia menegaskan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
“Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan dan penilaian sendiri terhadap kinerja para pembantunya,” pungkas Herman.
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih belakangan mengemuka seiring evaluasi awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak menilai perombakan kabinet bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemerintah dalam merealisasikan program-program prioritas nasional.
( sumber : detiksuararakyat.id )
